“Jihad Politik“ Mohammad Natsir

Oleh: Akbar Muzakki

Berbeda dengan politikus sekarang yang bermewah-mewah. Ia tak malu mengenakan kemeja kusam dan jas bertambal meski jabatannya adalah Menteri

Mengenang keteladan politik santun M. Natsir yang kukuh dan kokoh terhadap prinsip dan idiologi perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia

Image“Pilihlah salah satu dari dua jalan, Islam atau Atheis.” Demikian kutipan pidato Muhammad Natsir di Parlemen Indonesia di masa kemerdekaan. Muhammad Natsir adalah tokoh Islam kontemporer dunia Islam, mujahid dan politikus piawai. Ia mencurahkan segenap kemampuan untuk menjadikan Islam sebagai sistem pemerintahan Indonesia, dan melawan orang-orang yang menghalangi tegaknya Islam. Hingga riwayat hidupnya tercatat dalam buku “Mereka yang telah pergi, Tokoh-tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer”.

Muhammad Natsir lahir pada tanggal 16 Juli 1908 di Maninjau Sumatera Barat. Ia dibesarkan di keluarga agamis, ayahnya seorang ulama terkenal di Indonesia. Lingkungan seperti ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan sang putra. Ia belajar di sekolah agama dan negeri. Mendapat ijazah perguruan tinggi terbiyah Bandung, Mendapat gelar Doktor Honoris Causal fari Universitas Islam Indonesia (dulu Sekolah Tinggi Islam), Yogyakarta. Pada masa pendudukan Belanda aktif pada dunia pendidikan di Bandung, menjadi pemimpin pada Direktorat Pendidikan di Jakarta.

Tahun 1945, Dr. Muhammad Hatta, wakil Presiden RI setelah kemerdekaan, memintanya membantu melawan penjajah. Kemudian ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sumatera. Tahun 1946, ia mendirikan partai MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Ia juga menjabat Menteri Penerangan selama empat tahun.

Teladan Demokrasi Indonesia

Daniel Lev (almarhum), seorang Indonesianis kenamaan, berkali-kali mengingatkan generasi muda Indonesia. Bila ingin mempelajari semangat berdemokrasi serta kehidupan politikus yang bersih dan bersahaja, tak perlu menoleh jauh-jauh ke Eropa atau Amerika. “Pelajari saja masa demokrasi pada 1950-an.

Politik santun itu perlu dikembalikan ke zaman ini, lebih dari 60 tahun setelah Indonesia merdeka. Terutama ketika dunia politik terasa pengap oleh skandal beruntun. Sejumlah politikus melakukan korupsi berkawanan (kolektif), meminta imbalan materi atas aturan hukum yang mereka buat, ada yang terlibat kejahatan seksual.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuat pelataran kantornya bak ruang pamer mobil mewah dengan mengendarai kendaraan luar biasa mahal justru di saat kebanyakan rakyat hidup miskin. Mereka berlomba mengejar popularitas demi mendaki tangga karier politik sendiri, sesuatu yang jauh dari kepentingan rakyat pemilihnya. Santun, bersahaja, dan semangat berkhidmat menjadi barang langka. Begitu jauh jarak yang terbentang antara para politikus dan rakyat yang diwakilinya.

Sejauh ini minim sekali teguran dari partai politik kepada anggotanya yang berperilaku rendah. Hampir tak ada partai yang menggariskan pedoman jelas kepada anggotanya untuk bertingkah laku sesuai dengan keadaan mayoritas rakyat. Surat teguran dan recalling, dalam sejarah Dewan, hanya akan terbit justru bila terjadi perbedaan pendapat antara anggota dan pemimpin partainya.

Barangkali sistem perwakilan politik perlu diperbaiki total. Perlu sebuah sistem dengan aturan jelas yang membuat para politikus terikat dan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat. Mungkin Indonesia tak bisa lagi membayangkan para politikus akan berperilaku santun dan bersahaja seperti Natsir dan kawan-kawan di masa lalu. Tapi dengan perbaikan sistem, mungkin keadaan baik itu bisa ditiru.

Perjuangan Muhammad Natsir

Ketika Belanda hendak menjadikan Indonesia negera serikat, Muhammad Natsir menentangnya dan mengajukan pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bila Soekarno dan Hatta ketika itu sebagai pemimpin Negara, justru tegas menitahkan tandatangan agar Indonesia menjadi negara serikat (RIS-pen); yang berarti Indonesia tidak berdaulat lagi. Malah negarawan Natsir yang ketika itu dalam siding MPRS meminta Mosi Integral kepada Negara yang dipimpin Soekarno Hatta. Mosi integral itu meminta agar Indonesia berdaulat dan bersatu dalam naungan NKRI.

Usulan ini disetujui 90% anggota Masyumi. Tahun 1950, ia diminta membentuk kabinet sekaligus menjadi Perdana Menterinya. Tapi belum genap setahun ia dipecat karena bersebrangan dengan presiden Soekarno. Ia tetap memimpin Masyumi dan menjadi angota parlemen hingga tahun 1957. Pidatonya yang berjudul “Pilihlah salah satu dari dua jalan, Islam atau Atheis.” yang disampaikan di parlemen Indonesia dan dipublikasikan majalah “Al Muslimin”, punya pengaruh besar pada anggota parlemen dan masyarakat muslim Indonesia.

Saat menerjuni bidang politik, Muhammad Natsir adalah sorang politikus piawai. Saat menerjuni medan perang, ia menjadi panglima yang gagah berani, dan saat berdebat dengan musuh, ia tampil sebagai pakar ilmu dan dakwah. Muhammad Natsir menentang serangan membabi buta yang dilancarkan para misionaris Kristen, antek-antek penjajah dan para kaki tangan Barat maupun Timur, dengan menerbitkan majalah Pembela Islam. Ia juga menyerukan Islam sebagai titik tolak kemerdekaan dan kedaulatan, pada saat Soekarno dan antek-anteknya menyerukan nasionalisme Indonesia sebagai titik tolak kemerdekaan. Saat itu Soekarno bersekutu dengan Komunis yang terhimpun dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk melawan Muhammad Natsir dan Partai Masyumi.

Pertarungan ini berlangsung hingga tahun 1961, Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan menahan pemimpinnya, terutama Muhmmad Natsir.Namun perlawan kaum Muslimin Indonesia tidak padam, terus berlanjut hingga terjadi revolusi militer yang berhasil menggulingkan Soekarno pada tahun 1965.

Pidato Natsir dalam Sidang Konstituante tersebut memang luar biasa. Sebagai seorang ulama dan sastrawan, Hamka pun terpana dengan pidato Natsir itu, sampai menuliskan sebuah puisi khusus untuk Natsir. Ketika itulah, Natsir mengupas tuntas kelemahan sekularisme, yang dia katakan sebagai paham tanpa agama, atau la diiniyah. Sekularisme, kata Natsir, adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya di dalam batas keduniaan. ”Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang ini belaka,” ujar Natsir.

Natsir dengan tegas menawarkan kepada Sidang Konstituante agar menjadikan Islam sebagai dasar negara RI. Kata Natsir, ”Jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal. Setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut humanity (perikemanusiaan). Yang menjadi soal adalah pertanyaan, ”Dimana sumber perikemanusiaan itu?”

Tokoh-tokoh Masyumi – yang kemudian mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII)– adalah para pejuang Islam yang gigih dalam mengajukan konsep-konsep Islam, secara ilmiah dan argumentatif. Tetapi, mereka juga konsisten dalam memegang teguh aturan main secara konstitusional. Ketika perjuangan melalui jalur partai politik terganjal, para tokoh Masyumi pun menempuh jalur dakwah di masyarakat, masjid, pesantren, dan perguruan tinggi. Istilah mereka, dakwah adalah laksana air yang mengalir, tidak boleh berhenti, dan tidak bisa dibendung.

Teladan Natsir

Mohammad Natsir seakan berasal dari negeri yang jauh. Sebuah negeri tempat politikus berjuang sungguh-sungguh demi rakyat yang diwakilinya. Mereka memegang teguh ideologi partai masing-masing. Beradu argumen dengan ganas, tapi tetap dengan tutur kata sopan, dan sesudahnya mereka bercakap hangat dengan lawan politiknya sambil meneguk secangkir kopi di saat rehat. Mereka berperang kata, tapi seketika saling berpegangan tangan saat menghadapi penjajah Belanda.

Indonesia di awal kemerdekaan, ketika Mohammad Natsir berkecimpung menjadi politikus dari Partai Masyumi, bukanlah negeri khayalan. Ketika itu beda pendapat dan pandangan sudah biasa. Para politikus tak merasa perlu memamerkan kekayaan kepada publik. Bahkan sebaliknya, mereka cukup bersahaja.

Bahkan menurut catatan penulis ketika menemuinya di pesantren PERSIS Bangil Pasuruan tahun 1989 dalam acara silaturahmi Keluarga Besar Bulan Bintang yang dihadiri ormas DDII, PII, HMI, Persis, Muhammadiyah, Al Irsyad; Natsir memberitausiah agar masalah idiologi partai politik yang rusak akibat penerapan azas tunggal, Natsir tetap menyarankan agar umat Islam bersatu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan jika di masa datang terjadi perubahan besar dalam partai di Indonesia, Natsir tetap berharap partai-partai Islam itu agar membentuk fraksi Islam dalam dewan. “Biar partai Islam berbeda, tapi jaga terus dalam satu fraksi Islam. Itu kekuatan terakhir.”

Kesantunan politiknya itu selalu seiring dengan kepentingan dan kemauan umat. Tapi cobalah kita bercermin kepada politikus partai Islam sekarang; bisakah berbuat bijak pikir dan perilaku sebagaimana diteladankan Natsir.

Sebagai Menteri Penerangan, Natsir tak malu mengenakan kemeja kusam dan jas bertambal. Ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi, dia menampik hadiah sebuah mobil Chevrolet Impala yang tergolong mewah dari seorang pengusaha. Ia menolak dengan cara halus agar si pemberi tak merasa kehilangan muka. Padahal di rumahnya yang sederhana hanya ada sebuah mobil DeSoto rombeng. “Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” begitu nasihat yang disampaikannya kepada istri dan anak-anak.

Bahkan suatu ketika M Natsir (ketika itu menjadi Ketua umum DDII Pusat) di rumah Jl Cokroaminoto, Jakarta menerima seorang tamu bakul tempe hingga larut malam. Merasa jam telah menunjukkan tengah malam, salah satu putrinya sempat berbisik kepada si Buya agar diakhiri saja perbincangan soal tempe. Meski bukan lagi sebagai seorang pejabat pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan masalah tempe. Dengan santun Buya Natsir menimpalinya,”Bagimu masalah tempe soal sepele, tapi bagi pedagang seperti dia adalah masalah besar yang perlu penyelesaian.”

Kepedulian Natsir

Muhammad Natsir sangat seius memperhatikan masalah Palestina. Ia temui tokoh, pemimpin, dan dai di negara-negara Arab dan Islam untuk membangkitkan semangat membela Palestina, setelah kekelahan tahun 1967. Siang dan malam Muhammad Natsir berkunjung ke wilayah di Indonesia untuk urusan dakwah. Setelah Soekarno tumbang bulan Oktber 1965, kristenisasi semakin meningkat. Para misionaris melipatgandakan upayanya, membangun gereja-gereja, menyebarkan Injil, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Kristen dan membuka sekolah-sekolah misionaris. mereka berharap tahun 2000 Indonesia menjadi Kristen.

Meskipun para misionaris mendaptkan suplai dana dari luar negeri dalam menjalankan aksinya, namun upaya Muhammad Natsir dn rekan-rekannya menjadi penghambat aktivitas para misionaris dan menggagalkan rencana serta konspirasi busuk mereka. Rakyat Indonesia mulai mendekati dai untuk mengenal Islam yang benar. Kesadaran berislam pun merebak dikalangan mahasiswa dan pelajar, juga menyentuh para intelektual.

Suatu ketika setelah membaca Media Dakwah bahwa di Desa Panti, Kecamatan Suci, Kabupaten Jember telah terjadi perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang muslim berganti Kristen. Maka memerintahkan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, H Tamat Anshory Ismail untuk selidiki.. masih ditengah penugasan terbesit kabar Umi (istri Natsir) meninggal dunia dan Buya Natsir sakit. Menjelang dikuburkan, Natsir mendengar bahwa Tamat, Ketua DDII Jatim itu datang. Segeralah Natsir meminta keterangan soal Kristenisasi di Jember itu dengan beserta datanya.

Dalam keadaan sedih ditinggal mati istri, sementara Natsir dalam keadaan sakit justru ia lebih mementingkan kepentingan umat ketimbang urusan jenazah yang dimakamkan. Baginya jenazah sudah ada yang urus tapi umat harus tetap mendapat layanan dan perhatihan.

Ungkapan-ungkapan

“Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual muslim yang sempit, tapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat dan negara. Islam menentang kesewenang-wenangan manusia terhadap saudaranya. karena itu, kaum muslimin harus berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan. Islam menyetujui prinsip-prinsip Negara yang benar. Karena itu, kaum muslimin harus mengelola negara yang merdeka berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan ini tidak terwujud jika kaum Muslimin tidak punya keberanian berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan, sesuai dengan nilai-nilai yang diserukan Islam. Mereka juga harus serius membentuk kader dari kalangan pemuda muslim yang terpelajar.”

Saat diwawancarai dengan redaktur majalah “Al-Wa’yul Islami” Kuwait di kediaman Muhammad Natsir pada tahun 1989, Muhammad Natsir berkata: “Saya tidak takut masa depan, karena tidak ada bahaya. Masa depan milik umat Islam, jika mereka tetap istiqomah, baik secara pribadi atau kolektif.” Ketika redaktur bertanya tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dirinya dan mempengaruhi perjuangannya, Muhammad Natsir menjawab: “Haji Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini, Imam Asy Syahid Hasan Al-Banna dan Imam Al-Hudhaibi. Sedang tokoh-tokoh Indonesia adalah Syaikh Agus Salim dan Syaikh Ahmad Surkati.”

Perdana Menteri yang Terlupakan

Pejuang Islam ini punya andil besar bagi bangsa. Ia rela menguras tenaga, pikiran, harta bahkan darah dan air mata agar Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah. Tapi, nampaknya, ini dipahami betul pemerintah saat ini.

Mantan Ketua Masyumi, unsur pimpinan PRRI dan Ketua Dewan Islamiyah Indonesia (DDII) itu hanya dianggap biasa saja. Padahal, usaha mengukuhkan mantan Perdana Menteri Indonesia era Orde Lama itu memang sudah lama dilakukan, baik oleh ormas Islam, kerabat dekat maupun umat Islam umumnya. Bahkan di daerah asal M. Natsir, Sumatera Barat, upaya itu telah dilakukan sejak masa Orde Baru.

Salah satu lembaga yang getol memperjuangkan Natsir sebagai pahlawan nasional adalah Tim Tujuh Perjuangan Masyarakat Sumatera Barat. Untuk kepentingan ini, mereka telah menggelar diskusi intensif dengan berbagai pihak untuk menerima maksukan dari masyarakat tentang sosok yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Pada seminar nasional M Natsir pada tanggal 11 Agustus 2007 lalu di Padang, Sumatera Barat misalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Sumbar telah melalukan beberapa kali sidang pleno, lalu di tingkat pusat oleh Departemen Sosial. Hasilnya, mereka sepakat memprioritaskan M Natsir menjadi pahlawan nasional.

Berbagai kelengkapan sebagai syarat pengajuan sebagai pahlawan nasional telah tuntas. Pengakuan dari pusat sendiri menyebutkan bahwa Natsir akan diprioritaskkan manjadi pahlawan nasional, hanya menunggu waktu pengumuman saja.

Pemerintah Kabupaten dan Kota pun tak tinggal diam, bahkan mereka telah mempersiapkan langkah berikutnya. Jika pemerintah resmi mengangkat M Natsir sebagai pahlawan nasional, Pemkot akan mengabdikan namanya pada salah satu ruas jalan dan nama gedung di daerah tersebut.

Bu Farida, demikian Ketua Bagian Muslimat DDII ini biasa dipanggil, membenarkan bahwa usulan pangajuan Pak Natsir sebagai pahlawan nasional bukan berasal dari keluarga, tapi dari masyarakat di daerah asal beliau. “Kami hanya memberikan data-data saja. Inisiatif datang dari masyarakat karena mereka berkepentingan,” ujarnya, sambil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengusulkan M Natsir sebagai pahlawan nasional.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional dari pemerintah kepada para pejuang Islam ini memang telah lama ditunggu-tunggu umat. Selain wujud apresiasi negara kepada mereka, pemberian gelar itu juga merupakan bentuk pengakuan kita akan jasa-jasa besar mereka terhadap negeri ini.

Ribuan lagi para pejuang Islam berjasa demi bangsa dan negara. Mereka berjuang tanpa pamrih. Karena itu, di hari Pahlawan ini, jangan pernah melupakan pengorbanan mereka. Akankah bangsa ini menjadi bangsa yang besar jika pejuang yang ikut menegakkan bangsa ini terlupakan?

Bisakah kita temukan sosok politikus seperti ini di zaman sekarang? Wallahu’allam

Penulis adalah wartawan tinggal di Surabaya

Sumber: https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2008/07/19/3006/jihad-politik-mohammad-natsir.html