Sebuah Imperium Menunggu Rubuh [2]

Satu persatu teman Amerika berjatuhan. Kemarin John Howard dan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, siapa giliran selanjutnya? [bagian kedua]

Di halaman belakang Amerika, di kawasan Amerika Latin, teman Bush rontok satu-persatu. Malah Presiden Hugo Chavez dari Venezuela kini menjadi musuh utama. Kata-kata setan, Hitler, imperialis, dan semacamnya berhamburan dari Chavez, setiap membicarakan Bush.

Sekarang praktis di kawasan itu hanya tersisa beberapa teman Amerika. Salah satunya Presiden Alvaro Uribe dari negeri kartel narkotik, Colombia. Selain memerintah dengan otoriter, Uribe sangat kejam kepada para petani karena itu pemberontakan nyaris tak berhenti. Namun Presiden Bush mendukungnya terutama dengan bantuan peralatan militer guna melawan pemberontak. Sejak 2002, Bush membantu Uribe 4 milyar dollar.

Bagaimana Bush– SBY? Tentu Indonesia tak mengirim pasukan ke Iraq atau Afghanistan. Tapi hubungan keduanya amat baik. Bush, misalnya, beberapa waktu lalu, menelepon langsung SBY, ketika kasus nuklir Iran dibahas Dewan Keamanan PBB. Tiba-tiba Indonesia berubah sikap 180 derajat: semula mendukung, kemudian menuntut proyek nuklir Iran dihentikan.

Barang siapa menyaksikan acara Asian Pacific American Heritage Month di Gedung Putih, Washington, 27 Mei 2005, yang dihadiri Presiden SBY dan keluarga, tentu akan tahu betapa akrab keduanya. Presiden Bush bukan cuma mengenal SBY dan Ibu Ani, tapi mengenal anak-anaknya.

’’Saya ingin memperkenalkan Agus dan Edhie, putra Presiden. Selamat datang. Kami gembira kamu hadir. Agus akan menikah 8 Juli yang akan datang,’’ ujar Bush di hadapan hadirin (lihat Weekly Compilation of Presidential Documents, 30 Mei 2005). Bayangkan, Bush sampai ingat tanggal Agus menikah, padahal dia sulit membedakan Australia dengan Austria.

Sebenarnya itu tak terlalu aneh. Sampai sekarang perusahaan Amerika Freeport-McMoran sesuka hati mengeduk emas dari perut bumi Papua. Mau politisi Amin Rais berteriak-teriak sampai suaranya parau, mau demonstrasi anti-Freeport di Papua atau Jakarta, toh perusahaan asing terbesar di Indonesia itu tetap aman-aman saja.

WALHI yang dulu galak menyerang kini diam seribu bahasa. Tak tahu kenapa. Yang jelas salah satu donatur LSM itu adalah USAID, milik Pemerintah Amerika. Berarti uang yang disumbangkan donor itu ke WALHI berasal dari pajak rakyat Amerika, termasuk dari Freeport. Maka perusahaan itu pernah memprotes USAID ke pemerintahnya karena membantu WALHI (the New York Times, 20 Mei 1998).

Tapi yang paling melegakan Presiden Bush pastilah keputusan Pemerintah SBY pada 2005, memberikan Blok Cepu kepada perusahaan minyak Amerika terbesar Exxon Mobil. Padahal sudah lama perusahaan ini berebut sumur di perbatasan Jawa Timur–Jawa Tengah itu dengan Pertamina. Blok Cepu menurut para ahli memiliki cadangan 600 juta barel dan merupakan ladang paling menguntungkan di Indonesia. Rupanya di mata Pemerintah, memberi keuntungan kepada perusahaan asing lebih baik dari perusahaan milik sendiri.

Belum cukup. Baca laporan lembaga riset Kongres Amerika (Congressional Research Service, CRS) pada 2005. Di situ diketahui betapa Presiden SBY cukup melegakan sebagai patner bagi Amerika dalam perang melawan teror (war on terror). Untuk proyek itu, Pemerintah Amerika memberi bantuan dana dan fasilitas, membentuk dan melatih pasukan anti-teror Detasemen 88 Polri, sekalian mengongkosi operasional pasukan setiap tahun.

Mungkin untuk mengingatkan kunjungan Bush ke Istana Bogor tahun lalu, kini di sana bergelantungan begitu banyak dan mencolok foto Presiden Amerika Serikat itu. Bila anak-anak sekolah dasar berkunjung ke istana, salah-salah mereka mengira inilah foto Gubernur Jenderal yang pernah menguasai Indonesia.

Masa Kegelapan

Tapi itulah, di dalam laporan tadi disebutkan betapa kebencian kepada Amerika melonjak drastis di kalangan rakyat Indonesia. Berdasarkan data jajak pendapat, kata laporan itu, pada tahun 1999, 79% responden menyukai Amerika. Pada 2002, angka itu menurun menjadi 61%. Tiba-tiba setahun kemudian, 2003, anjlok cuma tinggal 15%. Menurut jajak pendapat lain, 83% responden Indonesia membenci Amerika Serikat. Rupanya dalam soal Amerika sikap rakyat beda dengan Presiden SBY.

Bila data dianalisa, gampang terbaca bahwa penyerangan Afghanistan (2001) dan terutama Iraq (awal 2003) menyebabkan tumbuh suburnya kebencian itu. Lalu ditambah sikap Amerika yang selalu membela Israel dalam konflik Palestina. Tapi sesungguhnya kebencian pada Amerika terjadi hampir di seluruh dunia. Itu yang menyebabkan Tony Blair, Howard, dan kawan-kawan terjungkal satu persatu dari kekuasaan.

Ternyata dampak war on terror Presiden Bush jauh lebih mengerikan. International Institute for Strategic Studies (IISS), think tank cukup disegani dari London, dalam laporan tahunan yang dirilis September lalu, menyebutkan bahwa kegagalan Amerika dalam Perang Iraq menyebabkan negeri super power itu kehilangan pengaruh. Dan itu membahayakan stabilitas Asia dan Timur Tengah. IISS memberi gambaran suram dalam konflik Timur Tengah, meningkatnya semangat Al-Qaidah, dan tumbuhnya radikalisme Islam di Eropa. Dengan melemahnya kepemimpinan Washington, menurut IISS, suhu yang memanas akan menyebar dan mengancam kesejahteraan global.

Sekarang, dunia sudah merasakan bagaimana instabilitas Timur Tengah – khususnya Iraq – menyebabkan harga minyak mendekati 100 dollar/barel. Amerika sudah terkena imbas terutama sebagai negeri importir minyak terbesar dunia. Krisis kredit perumahan membuat gonjang-ganjing ekonominya. Dollarnya anjlok. Sudah tak sedikit pengamat yang meramalkan Amerika segera “ambruk”.

Biaya perang demikian besar. Staf Partai Demokrat di Kongres menghitung dari 2002 sampai 2008, perang yang lebih panjang dibanding Perang Dunia kedua itu, menghabiskan 1,3 trilyun dollar. Kalau dirupiahkan sulit menghitung angka nolnya.

Jumlah itu, menurut Profesor Tyler Cowen dari George Mason University, belum yang sesungguhnya. Karena menurut ahli ekonomi ini, belum dihitung opportunity cost, biaya atas peluang yang hilang akibat perang. Misalnya, perang Iraq telah menewaskan hampir 4000 tentara Amerika dan lebih 1000 petugas keamanan sewaan kontraktor. Yang cedera lebih 28.000. Di antaranya tak sedikit mengalami kerusakan otak atau berbagai trauma permanen yang tak bisa disembuhkan. Semua mengakibatkan Amerika akan kesulitan merekrut tentara. Nah, semua itu ada hitung-hitungan kerugiannya.

Bagaimana Iraq? Sebuah survei menyebutkan sudah 1 juta orang Iraq yang tewas. Kalau angka ini terlalu tinggi, mungkin kurang sedikit dari itu. Menurut perhitungan John Pike dari www.GlobalSecurity.org, sebuah grup riset, tentara Amerika menghamburkan 250.000 peluru untuk menembak mati tiap seorang gerilyawan. Itu bukan cuma pemborosan. Tapi menggambarkan betapa parah kerusakan yang terjadi. Betapa tak berimbangnya perang yang terjadi .

Konflik mengakibatkan terjadi perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir, opini dunia yang menghujat Amerika, dan rakyat Amerika sendiri harus berkorban membiaya perang yang begitu mahal (the Washington Post, 18 November 2007).

Maka Moris Berman, 63 tahun, ahli sejarah kebudayaan kelahiran New York, yang memperoleh Ph D dari Johns Hopkins University, menulis buku Dark Ages America: The Final Phase of Empire (Norton, 2006), yang meramalkan imperium Amerika segera akan rubuh. Ia mendeskrifsikan Amerika sebagai sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh peperangan, menderita karena kematian spiritual dan dengan intensif mengeskpor nilai-nilai palsunya ke seluruh dunia dengan menggunakan senjata. Republik yang berubah menjadi imperium itu berada di dalam zaman kegelapan baru dan menuju rubuh sebagaimana dialami Kekaisaran Romawi.

Memang banyak orang mengecam buku itu, terutama kaum neo-konservatif (neokon) yang gemar menghasut Amerika untuk berperang. Tapi melihat keadaan sekarang – defisit APBN kian menggelembung, terorisme mengancam, citra dan wibawa rusak di mata dunia, serta kegagalan di Iraq dan mungkin Afghanistan – tak sedikit pula yang mempercayai ramalan Berman. Bagaimana Pak SBY? [habis/www.hidayatullah.com]

* Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta