PBNU Tolak Pelibatan NU dalam Kasus Monas

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak dilibatkannya NU dalam kasus Monas dan mengimbau berbagai pihak agar tidak menyeret-nyerat NU dalam kasus itu. “PBNU menyesalkan penggunaan dan pelibatan nama NU dan kelompok NU di sini (kasus Monas, red),” kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, di Jakarta, Selasa.

Pada Minggu siang (1/6) massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) menyerang massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang baru selesai mengadakan aksi damai di Silang Monas. Massa beratribut FPI mengejar bahkan memukul dengan tongkat pengikut AKKBB, termasuk wanita.

Hasyim Muzadi mengatakan, setelah peristiwa Monas banyak pihak, baik dari luar maupun dari dalam NU sendiri, yang berwacana dan berupaya menggiring NU untuk melibatkan diri dalam upaya unjuk kekuatan, bahkan bentrok fisik dengan FPI. “Ini tidak boleh terjadi dan harus dicegah. Bentrok fisik sangat merugikan. Kita ingin menyelesaikan masalah Monas, bukan memperluas masalah itu,” tandasnya

. Oleh karena itu, Hasyim mengingatkan pihak-pihak yang ingin menggiring NU, terutama badan otonom NU seperti GP Ansor, Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa, Lakpesdam NU agar menghentikan provokasinya.

“Tidak ada hak apa pun (bagi mereka) untuk melakukan itu dan saya ingatkan kepada yang bersangkutan supaya menghentikan langkah-langkah, karena justru NU akan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan provokasi, bukan kepada yang terprovokasi,” katanya. PBNU juga menyerukan agar warga NU se-Indonesia tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Tetap pada pos dan kediamannya masing-masing. Masalah yang berkaitan dengan Monas akan diselesaikan sendiri oleh PBNU tanpa melibatkan bentrok fisik,” katanya.

Salah semua

Terkait kasus Monas, menurut Hasyim, baik FPI maupun Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Bekeyakinan (AKKBB) sama-sama salah. FPI salah karena telah melakukan kekerasan di luar prosedur hukum, sementara AKKBB salah karena menempatkan Ahmadiyah sebagai kebebasan berkeyakinan dan beragama.

“Sebenarnya, masalah Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi masalah penodaan agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam,” katanya.

Hasyim juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap persoalan Ahmadiyah. “Pemerintah sendiri sampai hari ini lebih banyak berwacana dari pada melakukan tindakan preventif dan represi. Preventif artinya mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Represi agar bisa menekan gerakan yang bertentangan dengan hukum negara,” katanya.