Dien Izin Ke Muhammadiyah Sebelum Maju Jadi Capres

Cirebon - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsudin mengatakan, dirinya akan meminta izin terlebih dulu kepada warga Muhammadiyah sebelum mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena masih mengemban amanat sebagai ketua umum sampai tahun 2010.

"Saya akan konsultasikan dulu dengan warga Muhammadiyah, jika tidak boleh maka saya tak akan meneruskan, tetapi jika dibolehkan maka saya `sami`na wa ato`na (saya dengarkan dan saya laksanakan, red)." katanya saat memberikan tausiyah pada Milad Muhammdiyah ke-99 tingkat Kabupaten Cirebon di Pendopo Kabupaten Cirebon, Minggu.

Ia menjelaskan, izin dan restu itu diperlukan karena dirinya adalah ketua umum dan bukan anggota biasa dari organisasi besar bernama Muhammadiyah.

"Pencalonan apakah RI 1 atau RI 2 haruslah dilihat dari peluangnya, kalau peluang menang tidak ada, maka saya tidak akan mencalonkan karena saya tak ingin sekedar memasukkan calon RI 1 atau RI 2 dalam curriculum vitae," katanya.

Ia mengungkapkan, munculnya pinangan sebagai calon presiden itu telah membuat banyak kader di daerah terpecah karena ada yang pro dan kontra.

"Tetapi saya yakin jika ada kader Muhammadiyah yang diberi amanat untuk memimpin bangsa ini maka Muhammadiyah akan dengan suka rela melepaskannya, " katanya yang disambut tepuk tangan sekitar 1.000 orang pengurus dan kader Muhammadiyah.

Sebelumnya Dien mengemukakan tentang ide perlunya Mega koalisi antara parpol bersimpul kebangsaan, namun sebelumnya masing-masing parpol itu harus solid mengusung mega koalisi tersebut.

"Koalisi ini kemudian dipahami orang lain sebagai poros tengah jilid II, padahal sebenarnya saya mendorong parpol itu untuk bersatu, supaya ada kekuatan untuk menentukan nasib bangsa ini," kata yang menjadi Duta Perdamaian Dunia.

Ia menghitung pada Pemilu 1999 suara gabungan suara Parpol Islam hanya 35 persen, sementara pada Pemilu 2004 naik menjadi 39 persen. "Gabungan itu belum bisa mengalahkan Masyumi yang bisa menang sampai 43 persen pada Pemilu 1955, jadi seluruh kekuatan kebangsaan dipersatukan itu akan lebih bagus," katanya.

Ia menilai jika sampai terjadi koalisi strategis antar Parpol Kebangsaan maka diharapkan perjalanan agenda bangsa akan lebih tenang dan terhindar dari pertikaian yang bisa muncul dari persoalan yang kecil.

"Setiap Parpol harus mampu menanggalkan kepertaiannya jika menghadapi persoalan bangsa yang lebih penting," katanya