JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pihaknya menolak usaha-usaha untuk mementahkan atau delegitimasi hasil pemilu legislatif lalu karena dapat menganggu proses demokrasi yang berkembang di negara ini.
Berbicara dalam konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, ia menyatakan proses pemilu legislatif yang berlangsung beberapa waktu yang lalu oleh Muhammadiyah dipandang cukup berhasil, meski ada beberapa hal mendasar yang perlu diperbaiki.
"Proses pemilu legislatif yang lalu dilalui tanpa ada kekisruhan, memang ada kekurangan mendasar yang perlu diperbaiki. Meski demikian kami menolak adanya usaha delegitimasi hasil pemilu," tegasnya.
Din mengatakan kekurangan yang terjadi pada pemilu legislatif lalu hendaknya diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi pada pemilu presiden mendatang sehingga proses demokrasi dapat terus berkembang.
Sementara itu terkait dinamika politik pasca pemilu yang berlangsung saat ini termasuk pendekatan dalam rangka koalisi antar partai politik, Din dan pengurus pusat Muhammadiyah mengingatkan para elit politik untuk tidak melupakan kepentingan masyarakat.
"Koalisi yang dibangun hendaknya tidak untuk kepentingan kelompok politik dan juga jangan dibangun atas dasar ketidaksukaan serta sinisme," tegasnya.
Ia juga meminta para elit politik agar tidak sibuk masing-masing membangun koalisi tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat, termasuk mengabaikan janji-janji politik yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu.
"Masyarakat masih terus menginginkan agar janji politik dipenuhi. Sehingga janganlah koalisi dibangun atas dasar kebencian namun bangunlah dengan dasar kesamaan 'platform' dan visi," paparnya.
Din Syamsuddin beserta para pengurus pusat Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan hasil Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Bandar Lampung 5 Maret hingga 8 Maret 2009.
Pada kesempatan itu juga disampaikan kepada Kepala Negara tentang pemikiran yang mencuat dari kegiatan tersebut yaitu revitalisasi visi dan karakter bangsa sebagai agenda Indonesia ke depan.
Dalam pemikiran itu disampaikan sejumlah masukan berdasarkan dari telaahan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun pasca reformasi 1998.ant/
0 Komentar