Jejak PM Halim Dan Mr Assaat

Hari ini 27 Desember 2009, RNW (Radio Nederland Wereld Omroep) Hilversum akan mengadakan acara 60 tahun Peringatan Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Wartawan senior Rosihan Anwar telah bertolak ke Belanda atas undangan RNW untuk menghadiri beberapa acara yang sudah dipersiapkan seperti seminar dan siaran radio. Untuk Rosihan, ini merupakan napak tilas dalam kesaksiannya baik Konperensi Meja Bundar (Agustus – November 1949) maupun penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana kepada Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta (27 Desember 1949).

Bagi Indonesia, karena Sukarno dan Hatta telah diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka kekosongan kursi Presiden RI diisi oleh Mr. Assaat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (KNIP) sebagai Pemangku Jabatan (Acting) Presiden RI. Sementara dr. Abdul Halim terpilih untuk mengisi kursi Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta yang merupakan negara bagian dari RIS.

Kiprah kabinet pemerintah RI di era RIS hampir tidak pernah diliput media massa. Maka bertepatan dengan peringatan 60 tahun penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS, berikut ini saya coba untuk merangkum beberapa catatan seputar kronologis terbentuknya dan perjalanan kabinet Halim, dengan mengacu kepada buku Diantara Hempasan dan Benturan, kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950 terbitan Arsip Nasional RI.

Menjadi Perdana Menteri bukanlah sesuatu yang pernah diimpikan oleh dr. A. Halim. Beliau yang aktif di Badan Pekerja KNIP ketika itu tengah bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta setelah pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Berencana kembali ke profesinya sebagai dokter ahli THT, bekerja di rumah sakit umum pusat. Tapi apa mau dikata. Rupa-rupanya antara Masyumi dan PNI, dua partai terbesar pada waktu itu, tidak terdapat kata sepakat, siapa dari mereka yang akan menjadi Perdana Menteri. Sedangkan soal Pejabat Presiden tidak menjadi masalah, sebab Mr. Assaat sebelum menjadi pejabat itu adalah Ketua Badan Pekerja dan Ketua KNIP. Presiden Sukarno ke Jakarta, dan Mr. Assaat menjabat Presiden R.I. di Yogyakarta.

Lain persoalannya dengan Perdana Menteri. Pada suatu ketika Halim didatangi oleh Natsir dan almarhum Mangunsarkoro. Mereka datang tidak bersama-sama. Bung Natsir menawarkan, “Masyumi bisa menerima Bung Halim menjadi Perdana Menteri. Kita tidak bisa mengajukan personalia yang bisa diterima PNI. Sebaliknya kita juga tidak bisa menerima orang PNI. Mereka mempunyai calon tapi kita tidak bisa terima.”
Ketika itu ditengarai ada semacam rivalry antara PNI dan Masyumi. Karena tidak ada persesuaian dengan Masyumi, akhirnya PNI dapat menerima figur dr. Halim yang non partisan.

Pada awalnya Halim masih menolak. Tapi kemudian datang Djohan Sjahroezah (menantu H. Agus Salim, masih famili Sjahrir) di kamar Halim di Hotel Merdeka Yogya, sambil membawa surat dari Sjahrir. “Halim mesti terima ini,” demikian isi surat dari Sjahrir. Lalu ada tambahan kalimat “Bung, kalau berjuang jangan kepalang tanggung.” Belakangan datang lagi Natsir bersama Prawoto. Prawoto akan diangkat menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP, menggantikan Mr. Assaat yang telah diangkat menjadi Acting Presiden RI.

Oleh karena mereka tetap mendesak, akhirnya Halim menerima tawaran sebagai formatur kabinet. Padahal pada waktu itu sentimen terhadap KMB dengan RIS-nya itu sangat besar di Yogya dan dr. Halim termasuk yang berpidato di Sitihinggil.

Baginya, bentuk negara itu bukanlah merupakan hal yang prinsipil. “Yang terpenting adalah, untuk apa kita mencapai kemerdekaan, buat apa membentuk negara, jika tidak menaikkan kehidupan rakyat. That is the most important thing. Kalau itu disebut federasi OK, disebut persatuan OK,” demikian ujar dr. Halim. Itu sebabnya Kabinet Halim mencantumkan pembentukan negara kesatuan sebagai program pertamanya.
Dalam melaksanakan program pokok itu, yakni mencapai negara kesatuan, strategi dr. Halim adalah seperti yang diungkapkannya dalam buku “Diantara hempasan dan benturan” berikut ini:

“Saya tahu betul B.F.O. yang pergi ke KMB itu adalah orang dari negara¬-negara bagian yang dibuat van Mook. Saya tahu banyak bahwa mereka itu sebetulnya sangat memandang kepada Republik Indonesia Yogya. Kan dahulunya Sukarno-Hatta di Yogya. Dalam komposisi delegasi ke KMB, kan Hatta juga bersedia menerima 2/3 untuk BFO, 1/3 buat R.I. Yogya. Kita yakin bahwa kita mempunyai cukup pengaruh. Kalau pendekatan kita baik, saya katakan, mereka akan kembali ke kandang. Kalau tidak salah itu terbukti di KMB mengenai Irian Barat, BFO lebih keras. Itu sudah saya perhitungkan. Saya tahu bagaimana standing. Maka itu dalam mengirim orang-orang saya, umpamanya ke Pasundan, saya kirim Pejabat Presiden Mr. Assaat ke Jawa Barat, di Tegallega sekarang. Duillah, bukan main penuhnya orang-orang Pasundan disana (sambil ketawa). Menteri-menterinya sudah itu deh. Saya masih ingat, ada yang datang ke Yogya seperti Adil Puradirdja, Makmun SH orang Sunda. Begitu juga ke Jawa Timur juga dikirim orang. Sedangkan ke Indonesia Timur, Ir. Putuhena, orang Ambon bekas Menteri P.U. dalam Kabinet Sjahrir dulu. Saya sendiri pergi ke Sumatera Selatan dengan Lukman Hakim, dan Sitompul. Mula-mula kami pergi ke Tanjung Karang, kemudian naik kereta api ke Palembang, sudah itu terus ke Lahat, dan dengan mobil ke Bengkulu. Satu lagi, ke kota kecil, Curuk. Kita lihat bagaimana respon rakyat mereka.

Jadi tidak ada yang struggle. Yang sulit seperti yang saya katakan hanya Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Yang lain kayak buah masak saja, jatuh sendiri, tidak banyak urusan. Sehingga pada suatu ketika di dalam sidang kabinet saya tanyakan, bagaimana ada persoalan, kalau kita teruskan saja Negara Kesatuan R.I. Tidak ada komentar. Jadi kita terus memimpin. Oleh sebab kita berada di bawah RIS yang tidak simpatik diterima rakyat, dan kita berada di bawahnya. Jadi kita beruntung, karena yang kena angin itu adalah RIS, Kita enak saja, tinggal yang simpatik-simpatik saja.
Selama membawahi kabinet, dr. Halim mengalami beberapa anekdot, ada yang agak sensitif, seperti tidak bolehkah Presiden mengadakan political statement without the knowledge of the cabinet sebelumnya.

Berikut ini cerita dr. Halim mengenai hal tersebut.
Pejabat Presiden Mr. Assaat pada suatu hari tanpa berembuk lebih dahulu dengan kabinet, mengadakan statement tentang bagaimana mencapai negara kesatuan. Karena statement itu adalah statement politik, maka saya terpaksa bawa masalah itu ke sidang kabinet. Saya stress di dalam sistem parlementer, Presiden hanyalah simbol. Jadi tidak boleh mengadakan pernyataan politik, kalau belum disetujui oleh kabinet terlebih dahulu. Saya dites lah. Saya sangat sedih, dan juga sulit. Sebab Mr. Assaat yang jadi Pejabat adalah paman saya sendiri, younger brother of my father.

Beliau satu ibu dengan bapak saya, ibunya sama dengan ibu dari bapak saya, begitulah. Buat saya itu sangat berat, tapi akhirnya beliau menerima. Sebab yang mempertanggung jawabkan ke Parlemen adalah saya bukan dia. Beliau tidak akan dipanggil Badan Pekerja tapi saya. Itu dia lupa. Dan saya tahu dia tidak sengaja.
Dr. Halim juga terkenal sebagai figur yang tidak suka dengan protokoler, dan itu terungkap dari apa yang dikisahkannya kepada JR. Chaniago (alm), penyunting buku Diantara hempasan dan benturan.

T: Apa masih ada kenangan lain?
J: Banyak yang bisa saya katakan, umpamanya pada tanggal 1 Mei saya diminta berpidato oleh buruh. Saya sudah siap ke Gedung Merdeka. Ketika saya datang semua berdiri. Saya rasa saya punya poster sendiri. Kemudian saya ejek, saya kira saya dapat kehormatan yang tidak benar. Saudara-¬saudara boleh berdiri, jika Presiden atau Pejabat Presiden yang datang, bukan untuk seorang Perdana Menteri. Oooo ger, semuanya. Jadi saya koreksi. Sekali, saya dengan tujuh menteri kabinet pergi ke Semarang. Waktu itu masih banyak pemeriksaan di jalan. Sayapun ditahan, diperiksa oleh tentara.

T : Apakah mereka tidak tahu yang berada di mobil adalah Perdana Menteri.
J: Tidak. Malah ngamuk-ngamuk di belakang. Saya diam saja. Saya dipanggil.
Masuk [ruangan penjagaan]. Saya memperkenalkan diri. Mereka takut setengah mati. Saya tidak pakai mobil dinas. Terus marah-marah. “Kenapa tidak ada pengawal.” Saya bilang, mesti memang mesti, tapi negeri telah aman, buat apa pengawal. ”Wah, kita tidak tahu pak, saya ini diperintahkan semua mesti diperiksa,” [kata mereka]. Akhirnya kami berangkat. Dua belas orang berdiri (sambil memberi contoh hormat senjata pada pejabat tinggi negara), saya lihat saja semua sambil tertawa.
Satu lagi. Saya mesti mengadakan pidato di R.RI pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1954. Saya setir mobil sendiri. Mobilnya adalah mobil pribadi saya, yaitu Plymouth 1945, Sedangkan mobil dinas saya adalah merk Buick dengan nomor polisi AB-2. Polisinya semua sudah ke depan gedung begitu, untuk menunggu saya. Ketika mau masuk pekarangan saya lihat banyak serdadu gitu ya, saya masuk RRI dari belakang. Kalau Perdana Menteri pidato kan mesti pakai lagu Indonesia Raya. Ketika lagu Indonesia Raya selesai, polisi naik dari depan gedung, tanya, “apa Perdana Menteri sudah di dalam.” Wah ramai, Keki deh mereka semuanya. Maksud saya, saya ingin mengurangi apa itu, oh formalitas.

T: Protokoler
J: Protokoler. Sebelum menyudahi anekdot saya ingin cerita lagi bahwa saya mesti jemput Menteri Pertahanan RIS Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Maguwo. Saya tidak pakai mobil AB-2. Saya menyetir sendiri. Di Gondolayu saya ditahan. Mesti minta izin dulu di CPM. Minta izin mau ke Maguwo. Mereka tanya, “siapa nama.” Tulis toh. “Pekerjaan”. Perdana Menteri Republik Indonesia, (sambil mencontohkan hormat militer) terdengar teriakan, “hormaaat”. Saya pergi. Dia senang, tidak apa-apa. Perdana Menteri tidak boleh ditahan. Jadi banyak pulalah yang lucu-lucu buat saya. (diam lagi). Satu kali saya jalan jalan sendiri di Malioboro. Saya tidak mau pakai pengawal-pengawal segala. Saya selalu pakai sepatu sandal dan kebetulan rusak. Sepanjang jalan ada beberapa tukang sepatu. “Bung, tolong perbaiki ini,” kata saya kepada seorang tukang sepatu. Setelah selesai saya tanya, berapa. Dia mau bilang, tapi melirik dulu pada saya. Tukang sepatu bilang, “bapak, Perdana Menteri,” Saya bilang, sekarang dr. Halim. Nah ini uangnya. “Tidak,” katanya,, “tidak usah bayar.”
Satu lagi yang agak lucu, untuk menunjukkan bagaimana kadang-kadang Bung Karno itu, Nehru mau datang ke Yogya. Saya Perdana Menteri. Perdana Menteri India itu mau speak di Badan Pekerja. Sebelum Nehru datang dengan Bung Kamo, Ki Hadjar Dewantoro dapat kawat dan Sekneg, dari Mr. Gafar Pringgodigdo, minta supaya rakyat di perjalanan antara Maguwo dan Gedung Negara, meminta kepada Bung Karno untuk pidato. Hendaknya didaulat. Ki Hadjar Dewantoro kasih lihat kawat itu pada saya. Wah ini bagaimana, Ki Hadjar. “Terserah dik Halim,” katanya. Saya bilang tidak bisa. “Dan memang tidak bisa,” katanya. Bung Karno mau memperlihatkan pada Nehru bahwa dia sangat populer. Padahal caranya tidak benar.

Tolak itu, kita tidak mau. Saya kasih saudara satu fakta, itulah Bung Karno yang suka show. Demikianlah. Kabinet Halim bertugas selama 9 bulan sebelum melebur dengan RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dr. Halim sendiri setelah itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Natsir. Ditengah jalan Halim mengundurkan diri dari kabinet dan kegiatan politik. Ia kembali ke habitatnya, dunia kedokteran dan pernah menjabat direktur RSUP (kini RSCM) selama 10 tahun.

Dr. Abdul Halim yang menganggap dirinya a loner (non partisan) walaupun banyak yang menyebutnya sebagai trouble shooter Sjahrir, meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1987 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, dikomentari oleh Rosihan Anwar di harian Kompas:

Biodata dr. Halim tidak tercantum dalam buku Apa & Siapa terbitan majalah Tempo, tidak dalam Ensiklopedi Indonesia yang diedit oleh Hasan Sadhily (1980) tidak juga dalam Who’s who in Indonesia yang disusun oleh wartawan Jerman Roeder (1971). Jelas, dr Halim sudah menjadi orang yang dilupakan. Tetapi teman-temannya pasti mengingatnya, dan telinga saya terdengar lagi lagu Al Johnson, bintang film Holywood tahun 1935 yang berbunyi Remember the forgotten man.

Program Kabinet Halim:
1. meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945
2. melanjutkan pelaksanaan pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia serta menyelenggarakan politik buruh dan tani berpedoman pada pasal-pasal tersebut
3. mendemokratisir kehidupan politik dan pemerintah, antara lain dengan jalan
4. mengusahakan selekas mungkin berlakunya hak-hak bebas demokrasi, terutama hak berserikat, bersidang dan menyatakan pendapat
5. melaksanakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat
6. sebelum pemilihan umum berhasil, memperbarui susunan Dewan-dewan perwakilan daerah yang sedapat mungkin mencerminkan penghidupan politik
7. menyelenggarakan pemulihan tenaga-tenaga bekas anggota tentara maupun laskar kembali ke masyarakat serta rehabilitasi korban perjuangan
8. memajukan pembangunan budi di segala lapisan masyarakat dan menjamin kebebasan suburnya jiwa keagamaan menurut agama masing-masing di dalam pembangunan negara, sesuai dengan Undang-undang Dasar pasal 29
9. memperluas pendidikan masyarakat dan pengajaran rakyat.