Jakarta – Selasa (2/05/2009) para pimpinan ormas dan lembaga Islam bertemu di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya no. 62 Jakarta. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Salahudin Wahid dan KH Amidhan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, mereka menyepakati Pernyataan/Seruan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Teks berisi 7 butir tersebut salah satunya memuat desakan kepada pasangan Capres dan Cawapres serta tim sukses masing-masing agar bersaing secara sehat dengan mengindahkan etika agama. Menurut seruan tersebut, semua capres/cawapres harus tidak melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan mendeskreditkan lawan politik, melakukan politik uang maupun manipulasi fakta.
Minta KTP Dipakai Sebagai Dasar Hak Pilih
Selain desakan kepada Capres/Cawapres di atas, para pimpinan ormas Islam tersebut juga menyoroti kerancuan DPT pada Pemilu legislatif yang lalu. Pada pernyatan tersebut, ada desakan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sehingga membolehkan penggunaan KTP/paspor sebagai dasar rakyat menggunakan hak pilihnya.
Hadir dalam pembacaan pernyataan ini Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) , H. Amidhan (Majelis Ulama Indonesia), Siti Hadiroh Ahmad (PP Aisyiyah) dan juga Salahudin Wahid . Selain itu hadir pula perwakian dari PP Syarikat Islam, Al Ittihadiyah, Gema Al Ittihadiyah, DPP Hidayatullah, PP Persatuan Tarbiyah Islamiyah, HMI, IMM, PMII, Mathlaul Anwar, Perti, Al Irsyad, Persis, BKMT dan PITI. (arif)
0 Komentar