RI Desak PBB Keluarkan Resolusi

Indonesia desak Dewan Keamanan PBB bersidang guna mengeluarkan resolusi. Muhammadiyah desak beri sanksi Israel


Pada konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Sesjen PBB Ban Ki-moon dan Presiden DK PBB agar kedua lembaga itu mengeluarkan resolusi bagi Israel untuk menghentikan serangannya ke Jalur Gaza.

"Indonesia berpendapat DK PBB harus bersidang secara formal untuk mengeluarkan resolusi kemudian bisa betul-betul memaksa Israel untuk menghentikan serangan-serangan," tutur Presiden.

Dalam suratnya, Presiden menambahkan, Indonesia juga mengimbau agar Israel dan Palestina kembali masuk ke proses perdamaian seperti setengah tahun lalu agar tercipta keamanan dan perdamaian di Jalur Gaza.

Presiden menjelaskan ia telah berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di PBB, Marty Natalegawa, untuk mendapatkan laporan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan DK PBB untuk menghentikan aksi militer Israel.

Presiden mengatakan langkah PBB yang telah melaksanakan pertemuan informal dan hanya menghasilkan pernyataan tertulis DK PBB tentang Israel yang harus menghentikan aksi militernya, belum cukup untuk meredakan ketegangan di Jalur Gaza.

"Pemerintah Indonesia berpendapat mesti ada kegiatan dan langkah-langkah yang lebih nyata, lebih `firm` dalam arti untuk bisa dipatuhi oleh pihak Israel," tuturnya.

Presiden menambahkan, dalam suratnya kepada Sesjen PBB dan Presiden DK PBB, ia menyampaikan sikap Indonesia yang mengecam keras aksi-aksi militer Israel yang dinilai berlebihan dan tidak proporsional.

"Dalam surat ini saya menggarisbawahi bahwa masyarakat dunia, terutama PBB, terutama lagi DK PBB harus mengambil langkah-langkah cepat," ujarnya.

Mengingat kondisi kemanusiaan yang buruk di Jalur Gaza akibat serangan roket Israel yang menewaskan 225 warga Palestina, Presiden Yudhoyono dalam suratnya juga mengimbau masyarakat dunia untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

"Indonesia akan memberikan bantuan tunai senilai 1 juta dolar AS di luar obat-obatan yang dikirim ke wilayah konflik," ujar Presiden.

Presiden mengatakan, serangan besar-besaran Israel ke Jalur Gaza kali ini seharusnya membuat masyarakat dunia, terutama PBB dan DK PBB untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dan kontribusi nyata demi terwujudnya perdamaian.

Sesuai konstitusi, Presiden menambahkan Indonesia akan berperan aktif dan siap berkontribusi apa pun demi terwujudnya keamanan dan perdamaian di Jalur Gaza.

"Kami akan memantau terus perkembangan di Gaza dan Indonesia akan melakukan segala upaya, regional dan multilateral, demi pulihnya situasi di sana," demikian Presiden.

Sebelum mengeluarkan pernyataan itu, Presiden mengadakan rapat terbatas selama kurang lebih satu jam bersama dengan Menko Polhukam Widodo AS, Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Djoko Santoso, Mensesneg Hatta Rajasa dan Dirjen Multilateral Deplu RI Rezlan A Djenie.

Israel melancarkan serangan roket ke Jalur Gaza pada Sabtu yang menewaskan 200-an orang dan ratusan yang lain luka-luka.

Serangan itu memancing reaksi keras dunia internasional yang meminta Israel menghentikan serangannya. Namun hingga Minggu, roket-roket Isreal dikabarkan masih menyerang wilayah Palestina yang dikuasai Hamas itu.

Muhammadiyah Desak Sanksi

Sementara itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah mendorong Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberlakukan sanksi bagi Israel. Hal ini penting karena sikap lunak PBB tidak akan membuat Israel jera.

"Muhammadiyah mendukung sikap Pemerintah RI yang mengutuk serangan tersebut. Namun juga mendorong RI memprakarsai resolusi sanksi atas Israel, khususnya melalui Dewan Kemanan PBB," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam rilis diberitakan detikcom, Senin (29/12).

Menurut Din, serangan tersebut merupakan bentuk kezaliman dan kebiadaban nyata yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Karena itu, tidak cukup bagi PBB hanya dengan mendesak Israel menghentikan serangan brutal tersebut. Sanksi berat harus dijatuhkan kepada Israel. [ant/dtn/www.hidayatullah.com]