Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengaku banyak mendapat tekanan Barat. Ia berjanji melawan neoliberalisme bidang kesehatan
Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengaku mendapat banyak tekanan Menkesdari berbagai pihak sejak mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 1010/2008. Aturan tersebut membatasi masuknya obat impor ke pasar dalam negeri.
Menurut Menkes, tekanan tersebut datang dari negara-negara yang selama ini memasok obat-obatan ke Indonesia. “Saya digoyang Washington, London, dan Tokyo,'' kata Siti Fadillah Supari di Jakarta, Jumat (27/2).
Menkes mengatakan, tekanan tersebut berasal dari The US Chamber of Commerce (Kadin AS) yang berkantor di Washington. Lembaga tersebut, kata Menkes, mengirim surat resmi ke Departemen Kesehatan meminta pencabutan Permenkes 1010/2008.
Selain itu, ada pula tekanan dari konselor Uni Eropa dan Duta Besar Jepang di Jakarta. `'Konselor Uni Eropa dan Ambassador Jepang datang langsung ke sini, meminta saya mencabut SK,'' kata dokter spesialis jantung tersebut.
Apakah saat datang ke Indonesia Menlu AS Hillary Clinton juga meminta pencabutan Permenkes? Menkes hanya tersenyum, tanpa memberikan bantahan. Yang jelas, dia mengaku sama sekali tidak takut dengan tekanan asing.
“Apakah rasa kebangsaan kita tidak tersinggung. Mana ada menteri disuruh nyabut SK oleh orang asing. Kalau yang menyuruh rakyat malah tidak apa-apa,'' tegasnya.
Permenkes 1010/2008 mengharuskan semua obat-obatan yang dijual di Indonesia diproduksi di dalam negeri. Menkes menyatakan, peraturan tersebut dibuat untuk mengembalikan fungsi PBF (Pedagang Besar Farmasi) agar tidak mengimpor obat.Dia mengaku ingin melawan neoliberalisme di bidang kesehatan.
“Obat impor silakan masuk, tapi buat pabrik di sini. Biar rakyat Indonesia dapat lapangan kerja. Masa hanya ambil untung di Indonesia, lalu keuntungannya dibawa ke Negara mereka,'' katanya.
Selama ini, pasar obat Indonesia merupakan yang terbesar keempat setelah AS, China, dan India. Tiga negara di atas Indonesia semuanya melakukan proteksi. Tinggal Indonesia yang bisa diinjak-injak. Makanya sekarang mafia obat sebel sama saya,'' ujarnya. Tekanan tersebut, berkembang tidak hanya dari pihak asing. Dari dalam negeri juga muncul tekanan serupa. Sejak mengeluarkan SK tersebut, Depkes terus didiskreditkan dengan sejumlah isu. Mulai isu korupsi Jamkesmas hingga terakhir pengadaan alat-alat kesehatan. [dn/rp/www.hidayatullah.com]
0 Komentar