SURABAYA -- Pemerintah Propinsi Jatim akan menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan pembangunan pendidikan umum, kejuruan, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan pesantren dalam satu atap. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut Dinas Pendidikan Pemprop dan Kanwil Departemen Agama Jatim akan merumuskan bersama kebijakan pendidikan tersebut agar tidak terjadi kerancuan
Diungkapkan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), kerja sama satu atap antara Dinas Pendidikan dan Kanwil Depag Jatim saat ini sudah pada tahap rintisan. Kedua lembaga itu dalam waktu dekat akan melakukan kebijakan bersama untuk meningkatkan pendidikan di Jatim dalam satu atap.
"Kami ingin pendidikan di Jatim maju bersama-sama. Tidak ada lagi pendidikan yang ditelorkan pemerintah yang berbau tidak adil," kata Saifullah Yusuf ditemui di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (4/5).
Selama ini, kata Gus Ipul pendidikan pesantren tertinggal jauh dibanding pendidikan umum. Bahkan sebelum tahun 2007 lalu, pendidikan pesantren tidak masuk dalam ranah pendidikan nasional. "Tapi nanti semuanya harus dipikirkan pemerintah, baik mulai aktivitas, kurikulum, para pengajar dan sarana prasarananya," jelas Gus Ipul.
Dipaparkan mantan Menteri PDT ini, sebenarnya pada awal Indonesia merdeka dulu pada era Kabinet Kesatuan II, antara Departemen Pendidikan dan Departemen Agama telah melakukan berbagai kerja sama di bidang pendidikan. Misalnya seperti pada tahun 1951, saat Menteri Pendidikan dijabat Mr. K.R.M.T Wongsonegoro telah menjalin kerja sama dengan Menteri Agama H.A. Wahid Hasyim. Kedua menteri itu membuat MoU yang isinya mewajibkan seluruh pendidikan rendah dan menengah memasukkan mata pelajaran agama.
"Setelah tahun 1951, tahun 2009 ini kami kembali menjalin kerja sama efektif antara Dinas Pendidikan dan Kanwil Depag Jatim di bidang pendidikan. Kami yakin kebijakan pendidikan satu atap ini akan memajukan pendidikan di Jatim," paparnya.
Diungkapkan, pendanaan pendidikan akan mencakup pendidikan pesantren. Saat ini, sudah sekitar 3.000 guru pesantren yang disekolahkan Pemprov Jatim. "Setelah mereka lulus semua, akan diikutkan sertifikasi guru dan mendapat tunjangan sama seperti guru-guru umum lainya. Sehingga sudah tidak ada lagi diskriminasi pendidikan di Jatim," pungkasnya.uki/taq
0 Komentar