Muhammadiyah Tinggalkan Transaksi Ribawi

JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menanggalkan transaksi ribawi. Itu seiring penandatanganan nota kesepahaman dengan tujuh bank syariah dalam penyediaan layanan cash management. Melalui kerja sama itu, masyarakat Muhammadiyah bisa menggunakan layanan dan produk perbankan berbasis syariah.

Ketujuh bank yang menjalin kerja sama mitra cash management dengan Muhammadiyah itu antara lain, PT Bank Syariah Bukopin (BSB), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, Danamon Syariah, dan BTN Syariah. Dengan fakta tersebut, selanjutnya ormas terbesar kedua di Tanah Air itu menjadi pioner hijrah dari transaksi ribawi menuju transaksi Syar"i.

"Saya menyerukan kepada seluruh organisasi di bawah lingkup Muhammadiyah dan memiliki rekening untuk bertraksaksi ke bank-bank cash management. Karena itu, baik secara individual atau kolektif untuk hijrah dalam tempo sesingkat-singkatnya," tutur Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, disambut aplaus ratusan hadirin yang memadati arena MoU di Jakarta.

Din menyebut ‘hijrah’ itu dilakukan bukan untuk gagah-gagahan apalagi sekadar mencuri perhatian khalayak. Langkah itu menjadi keinginan Muhammadiyah secara kolektif dan sudah menjadi rekomendasi dari arena muktamar beberapa waktu sebelumnya. Di samping itu, juga Majlis Tarjih menfatwakan untuk pindah dari jalur ribawi menuju rel Syar"i. "Sejatinya, kami telah merencanakan MoU ini dilakukan bertepatan dengan 1 Muharram kemarin. Sayangnya, ada halangan terpaksa dilakukan hari ini (kemarin, Red). Kami mengharap pengurus yang ada dipenjuru negeri untuk Sami’na wa ato’na," tukasnya.

Ruh dari kerja bareng itu, sambung Din, merupakan perwujudan dari kebaikan dan ketaqwaan. Yang lebih penting lagi, sebut Din, adalah tidak ada masyarakat Muhammadiyah yang menaruh duitnya di bawah bantal. Uang yang ada hendaknya dialirkan untuk usaha-usaha kreatif dan produktif. "Untuk itu, kami berharap bank-bank mitra menyapa warga Muhammadiyah," pinta Din.

Sementara Prof Yunan Yusuf, Ketua Tim Asistensi Kebendaharaan PP Muhammadiyah meminta masyarakat Muhammadiyah segera hijrah ke rekening syariah. Setidaknya, mereka diberi tenggang waktu hingga pengujung Desember 2012. Jika dalam tempo itu tidak segera pindah dari transaksi ribawi menuju transaksi Syar"i alias tidak pindah rekening, tentu akan ada hukuman setimpal. Tapi sayangnya, sanksi yang dimaksud tidak diungkap secara detail. "Ya, nanti kami akan evaluasi setiap tiga bulanan. Saya yakin masyarakat Muhammadiyah tidak ada yang mbalela," garansi Yunan.

Yunan melanjutkan proses perpindahan itu akan berjalan sukses. Terlebih masyarakat Muhammadiyah mempunyai akar tradisi intelektual kuat didukung latar pendidikan dan tentunya membumi, sehingga persoalan transisi itu tidak akan menjadi ganjalan. "Selama ini kami bermitra dengan sekitar 160-an bank. Kami rasa tidak ada masalah dengan bank-bank tersebut soal langkah yang kami ambil," ulas Yunan.

"Ini kan rekomendasi dari Muktamar Malang 2005 dan Muktamar Jogyakarta 2010, dan baru terealisasi saat ini," ucap Guru besar Teologi dan Filsafat itu.

Yang menarik, ketujuh bank syariah yang digandeng PP Muhammadiyah tersebut menyambut antusias kerjasama tersebut. Mereka mengapresiasi penuh dan siap memberikan service level termantap untuk warga Muhammadiyah. "Kami tentu senang dengan kerja bareng ini. Dan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami akan memberi layanan terbaik dan spesial," ucap Andi Buchori, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Tbk.

"Kami berharap ada sebentuk konsorsium dari bank syariah. Dengan bentuk konsorsium maka pelayanan kepada Muhammadiyah secara informasi akan lebih terkonsolidasi," tambah Rianto Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB).

Dalam acara itu sejumlah pengurus teras PP Muhammadiyah ikut nimbrung. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi, Direktur Danamon Syariah Hery Hikmanto, Direktur BRI Syariah Ari Purwantono, Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Wijanarko dan Direktur Utama BTN Syariah Purwadi. (far)