Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengatakan khitan terhadap perempuan wanita walaupun secara simbolis mengoles tetap dianggap tindak kekerasan. Ketua sub-komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Arimbie Heroepoetri, mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi dilakukan karena stigma terhadap perempuan.
"Jangankan menyayat, langkah simbolis pun berangkat dari pandangan yang merupakan stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak bersih dan perlu disunat atau untuk mengelola libido yang besar sehingga perlu disunat," kata Arimbi dikutip BBC Indonesia, Selasa (05/02/2013).
Meski ia mengakui berdasarkan pantauannya di sejumlah daerah di Indonesia, khitan dengan cara mutilasi (memotong klitoris) tidak ditemukan, ia tetap beranggapan khitan pada wanita, meski dioleh tetap kekerasan.
"Lebih lagi, sunat dilakukan pada anak perempuan di bawah umur yang belum punya suara terhadap badannya sendiri. Sehingga sunat dalam bentuk simbol pun kami anggap kekerasan," tambah Arimbi.
Lebih jauh, Arimbi Heroepoetri bahkan mengecam MUI yang keanggotanya dikenal wakil ulama dari berbagai organisasi Islam se Indonesia itu. Ia bahkan mengatakan, MUI hanya ormas dan fatwanya tidak layak diikuti.
"Kita berbeda pendapat dengan MUI. Tetapi mereka bukan otorita resmi, mereka ormas biasa, dan bukan panutan sebenarnya," kata Arimbi.
Otoritas Fatwa
Sementara itu, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahmi Salim mengatakan, MUI meski berbadan ormas dalam tatanan kehidupan umat Islam Indonesia ditempatkan sebagai mufti/lembaga pemberi fatwa dalam persoalan yang dihadapi umat Islam. Dan yang lebih penting, keberadaan MUI diakui sebagai satu-satunya produk fatwa yang diserap oleh lembaga negara dan sistem hukum di Indonesia.
“Posisi MUI secara faktual dan juridis umat tidak bisa diingkari oleh siapapun,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Rabu (06/02/2013).
Selain itu, disbanding lembaga-lembaga yang mengecam MUI, kredibilitas fatwa yang dikeluarkan MUI telah menjadi rujukan seluruh umat Islam Indonesia, bahkan internasional.
“Kredibilitas fatwa-fatwa MUI telah menjadi rujukan bersama seluruh umat dan ormas Islam di tanah air dan diakui dunia internasional, sebagai representasi ulama Indonesia,” lanjutnya.
Sebelum ini, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa khitan bagi perempuan adalah "makrumah" atau ibadah yang dianjurkan.
Meski demikian MUI mengatakan tidak menganjurkan atau melarang. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, upaya pelarangan khitan hanya akan mencederai hak beragama umat Islam.
“Kami tidak mewajibkan khitan perempuan, tapi melarangnya secara mutlak itu jelas melanggar fitrah Islamiyah dari hak beribadah kami,” demikian tegasnya dalam konferensi pers di kantor MUI, Senin (21/01/2013) lalu.
Seperti diketahui, istilah khitan terhadap perempuan terjadi perbedaan mendasar antara Islam dan aktivis feminisme dan gender. Menurut Kiai Ma’ruf, khitan perempuan dalam Islam hanya membersihkan sedikit saja bagian terluar klitoris.
Selain itu, Mufti Mesir Syeikh Ali Jum’ah juga pernah mengatakan, khitan pada wanita berbeda dengan khitan pada pria yang oleh kalangan feminisme disebut female genital mutilation (FGM).*
0 Komentar